Pemerintah Harus Merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak

Pemerintah Indonesia secepatnya harus merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak no. 23 Tahun 2002. Menurut pakar undang-undang, UU ini belum mampu mengatasi perdagangan anak dan melindungi anak sebagai korban eksploitasi seksual.

Memang akhir-akhir ini sering sekali kasus yang terjadi tentang anak. Seperti pemerkosaan anak dibawah umur, lalu perdagangan anak hingga jaringan luar negri. Miris, calon anak bangsa ternodai oleh tangan-tangan kotor yang tak bertanggung jawab.

Contoh Anak Indonesia

Putra Bangsa Indonesia yang Ceria

Oleh karena itu, End Children Prostitution Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes atau yang disingkat dengan ECPAT memaksa pemerintah untuk secepatnya merevisi undang-undang tentang perlindungan anak agar lebih menambah perlindungan hukum pada anak dari perdagangan anak dan eksploitasi seksual.

Sofian menyebutkan, Undang-Undang Perlindungan Anak belum menanggung pemberian ganti rugi untuk anak korban eksploitasi seksual. Mengakibatkan, korban harus menikmati sendiri penderitaan tanpa adanya usaha pemulihan serta tanggung jawab dari pelaku dan juga dari negara. Pria yang bernama lengkap Ahmad Sofian sendiri merupakan Koordinator ECPAT untuk Indonesia.

Menurut dia, anak-anak korban eksploitasi seksual hanya dilewatkan demikian saja dalam membiayai dirinya sendiri dan memulihkan keadaan fisik, mental, dan kerugian lain yang mereka alami sepanjang masa saat jadi korban tindak pidana eksploitasi seksual anak.

Pemberian uang ganti rugi untuk anak korban eksploitasi seksual, tandas Sofian, benar-benar utama dan sangat penting. Dengan cara memberi restitusi serta kompensasi. Restitusi bermakna ada keharusan dari beberapa pelaku tindak pidana seksual, membayar ganti rugi berupa uang pada korban, keluarga, serta ahli waris korban tersebut. Sementara soal kompensasi yaitu, mengatur tanggungjawab negara membayar ganti rugi pada korban.

Oleh karena itu, ECPAT di Indonesia bakal membawa kesimpulan konfrenesi regional ke Kementrerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlidnungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, serta kepada para parlemen supaya segera diambil langkah terbaik dan segera ditindaklanjuti untuk masukan dalam merevisi undang-undang perlindungan anak yang masih pincang itu.

Diharapkan Komisi Perlindungan Anak dan pihak-pihak lain yang berwenang untuk segera merevisi Undang-Undang Perlindungan Anak.

author